PTUN Tanjung Pinang: Gustian Riau Wajib Mencabut IMB Apartemen Formosa Residence

oleh -91 views

Radarpost.co.id,Batam — Polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Formosa Residence milik Pengusaha Yap Hau Suami, menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat kota Batam terkait sistim penerbitan perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batam. Akankah bag’ ludah yang dibuang dijilat kembali’, sudah diterbitkan akan di cabut kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem di Dinas BPMPTSP-BTM masih jauh dari Harapan.

Bangunan yang berdiri tegak diatas sempadan sungai hingga 36 lantai, tepat dibelakang komplek pertokoan Lucky Plaza Nagoya Batam, telah diputuskan oleh PTUN Tanjung Pinang dengan membatalkan IMB milik Apartemen Formosa Residence itu, dan mewajibkan tergugat (Walikota Batam dan Kepala BPMPTSP-BTM) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Nomor: KPTS. 636/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2016 tentang Izin mendirikan bangunan gedung, tanggal 10 November 2016 atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya.

Setelah putusan PTUN Tanjung Pinang tersebut. Berani’kah Walikota Batam dan Kepala BPMPTSP Batam mencabut IMB tersebut,? atau ada udang dibalik batu terkait IMB diatas saluran sungai (Drainase) tersebut?.

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan jelas melarang pendirian bangunan didalam kawasan lindung yakni lahan sempadan sungai.

Namun aturan Perda kota Batam ini terkesan tidak berlaku buat bangunan Apartemen Formosa Residence yang dikelola PT. Artha Utama Propertindo.

Meski pihak PTUN Tanjung Pinang sudah memutuskan untuk membatalkan IMB miliknya, namun pihak dari PT. Artha Utama Propertindo terkesan tidak terusik dengan putusan tersebut dan mengatakan pembangunan Apartemen tersebut tetap berlanjut dan akan segera mengajukan banding ke PTUN Medan. Kamis, (19/9/2019).

Dilansir dari Kejoranews.com. Kuasa Hukum PT. Artha Utama Propertindo
Mustari, SH, menjelaskan putusan PTUN Tanjung Pinang No.03/G/2019/PTUN,TPI tanggal 18 September 2019 tidak akan menghentikan proses pembangunan.

“Kita akan segera melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan, besok atau lusa terkait putusan PTUN Tanjungpinang yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat PT. Batama Nusa Permai, dan putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum tetap untuk menghentikan pembangunan,” Kata Mustari, SH didampingi rekannya Novita Putri Manik, SH.

Salah satu pemerhati kota Batam merasa aneh dengan tindakan Walikota Batam, dimana Walikota Batam mengetahui persis terkait pengesahan Perda tersebut tahun 2016, dan sudah disosialisasikan pada Agustus tahun 2016.

“Perda no 4 tahun 2016 kan Pak Rudi ada andil buatnya. Perda disahkan Februari 2016, beliau masih Wakil Walikota. Maret beliau dilantik jadi Walikota. Dan Perda itu disosialisasikan Agustus 2016. Masak sih beliau langgar sendiri,” tulisnya. (*)

Baca Juga :

  1. Menunggu Hukuman Kasus Penikaman Terdakwa Paulus Amat Tantoso

2. Ini 5 Fakta Super Paulus Amat tantoso, Tikam WNA Status Tahanan Rumah

3. Ex-Officio BP Batam Loloskan Proyek Teluk Tering Kah?

Sumber: Silabuskepri.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *